Wow, Dewan Sebut Masih Banyak Salon Esek-esek di Padang, Cantigi Institute: Sikat, Tapi Harus Dibina!

oleh -56 views
????????????????????????????????????

PADANG (BM)— Aktivitas penyedia jasa prostitusi berkedok panti pijat atau “salon esek-esek” kembali mendapat sorotan tajam. Sejumlah anggota DPRD Kota Padang mengaku telah acap kali menerima pengaduan dari masyarakat agar tindakan tegas diberikan kepada para pengelola tempat tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Yuhilda Darwis menyebutkan, Pemko Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah seharusnya menutup dan memberi sanksi tegas kepada pengelola panti pijat tersebut.

“Kondisi ini sudah meresahkan dan melanggar visi dan misi Kota Padang. Penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Padang selama ini banyak yang sekadar mendata tanpa ada tindakan tegas,” kata Yuhilda.

Berdasarkan pengaduan yang ia terima dari beberapa warga, diketahui saat ini lokasi prostitusi terselubung tersebut telah menggunakan berbagai cara agar aktivitasnya tak terendus. Dimulai dengan penataan salon yang rapi sebagaimana salon pada umumnya, dan menempati rumah toko (ruko) dan rumah di kompleks perumahan.

Ilustrasi salon plus-plus penyedia jasa esek-esek.

“Ini yang akan memancing bencana di Kota Padang. Pemko melalui Satpol PP harus tegas. Jangan dibiarkan semakin menjamur. Seluruh petugas Ketua RT dan RW juga harus mendata dan melihat betul aktivitas apa yang sebenarnya berlangsung di lingkungan tempat tinggal masing-masing,” kata Hilda lagi.

Baca Juga :   Tak Terima Diberhentikan dengan Tuduhan Mencuri, Suraji Gantung Diri

Selain itu, Hilda meminta agar masyarakat umum turut aktif mengawasi praktik prostitusi terselubung tersebut. Jika menemukan aktivitas seperti demikian di lingkungan tempat tinggal, agar segera melaporkannya ke pemerintah terkait yang memiliki kewenangan untuk memberi tindakan.

Selain itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Muzni Zein turut meminta Pemko Padang memberikan perhatian ketat terhadap persoalan ini. Terlebih semakin hari semakin banyak laporan yang disampaikan warga kepada para wakil rakyat.

“Kalau sekadar didata saja tidak ada gunanya, akan terus menjamur. Satpol PP harus memberikan tindakan tegas atas persoalan ini. Jangan menunggu-nunggu lagi. Kami berharap Satpol PP terus meningkatkan kinerjanya dan mengevaluasi anggotanya yang tidak bisa berbuat maksimal di lapangan,’’ kata Muzni.

Ilustrasi-sejumlah wanita pekerja salon yang diamankan petugas.

Setelah Pemko Padang memberikan izin peruntukan dan izin gangguan kepada salon-salon yang ada, Muzni berharap Pemko terus melakukan pengawasan intensif agar tidak terjadi praktik-praktik yang menyimpang di salon-salon tersebut.

“Indikasinya, di beberapa salon itu memang ada praktik yang menyalahi norma. Itu penyakit masyarakat dan harus dientaskan sampai ke akar-akarnya. Razia, tindak tegas, kalau tidak mau bekerja sama cabut izin usahanya. Sidak harus dilakukan sesering mungkin,” sebutnya lagi.

Baca Juga :   Polsek Entikong Tangkap Seorang Pengedar Sabu di Perbatasan

Opsi Usaha Lain

Sementara itu Yusri Latif, Founder Cantigi Institute yang bergerak di bidang pemberdayaan kepemudaan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat pinggir kota menilai, pemerintah tidak hanya bisa hanya sebatas memberikan tindakan tegas atas segala praktik yang terindikasi sebagai penyakit masyarakat. Ia menilai, opsi pengalihan usaha juga harus disediakan.

“Praktik itu ada dan terbuka bukan tanpa alasan. Bukan sektor usaha yang direncanakan dengan ilmu pengetahuan, melainkan sektor usaha yang dibangun berdasarkan keterdesakan ekonomi. Opsi lain tidak ada. Kebetulan prostitusi terselubung itu juga menawarkan keuntungan berlipat,” kata Yusri.

Alumni hukum islam UIN Imam Bonjol Padang itu menilai, pemerintah perlu selalu ada mendengar keluhan warganya dan mencari solusi atau jalan keluar yang tepat sehingga warga tersebut tak kembali melakukan kesalahan yang sama.

“Memang benar, harus ditindak, disikat, tetapi setelah itu harus dibina. Dicarikan opsi usaha lain yang mendatangkan jaminan untuk kelangsungan hidupnya. Anggaran untuk itu pasti ada, tetapi selama ini tidak dikelola dengan baik. Sekarang sudah biasa kita mendengar anak sekolah jadi PSK, salon jadi ladang prostitusi. Itu umumnya karena persoalan ekonomi,” ujarnya lagi.

Baca Juga :   Wali Kota Medan Non Aktif Dijebloskan ke Lapas Tanjung Gusta

Perubahan Perda

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Kota Padang, Yoserizal menyebutkan, pihaknya saat ini memang tengah gencar melakukan penertiban terhadap tempat-tempat yang diduga kuat menjadi ladang prostitusi terselubung.

“Kami mulai intens melakukan penertiban. Kemarin itu dimulai lagi dari kafe-kafe di Bukit Lampu. Untuk salon plus-plus itu, kami sudah tahu titik-titiknya dan tinggal menunggu waktu untuk menertibkan. Lokasinya tentu kami rahasiakan,” kata Yoserizal.

Para wanita pekerja salon digelandang ke Kantor Satpol PP. Dok

Ada pun terkait sanksi yang diberikan, pihaknya telah mengirim pada PSK yang diamankan ke Panti Andam Dewi, Solok. Namun, ia mengakui belum ada regulasi yang membenarkan penindakan terhadap pelanggan, pemilik tempat, dan penyedia jasa PSK itu sendiri.

“Perda mengatur kewenangan Satpol PP sampai di sana saja. Kami sudah usulkan perubahan Perda anti maksiat itu agar semua yang terlibat bisa ditindak. Sekarang surat perubahannya sudah di bagian hukum, semoga 2019 nanti bisa berubah,” katanya menutup. (*)

 

Laporan: JIP

Editor: Ryan Syair