Polisi: Jika Posisi Korban di Atas, Bisa Jadi Itu Bukan Perkosaan

oleh -51 views

Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuat pernyataan kontroversial kepada BBC Indonesia bahwa penyidik perlu menanyakan apakah “korban nyaman atau tidak” saat diperkosa. Pernyataan ini menyulut reaksi keras terutama dari aktivis perempuan, yang dinilai “tidak sensitif” terhadap korban.

Sebagaimana klarifikasi Tito kepada BBC Indonesia, istilah “nyaman” dan “tidak nyaman” adalah “bahasa operasional” yang dipakai penyidik buat “memastikan akurasi dan bukti,” menepis klaim palsu, dan mencari tahu apakah tindakan itu berdasarkan persetujuan atau tidak.

Pertanyaannya: Bagaimana sebenarnya penanganan korban kekerasan seksual dan perkosaan oleh kepolisian?

Untuk menjawabnya, kami mendatangi Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan pada 17 November lalu. Kami bertemu Bripka Imam Syaifudin, penyidik dari reserse kriminal yang juga menangani Sub Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Divisi ini baru berjalan aktif sejak dua tahun lalu dan di Pesanggrahan adalah segelintir Polsek di daerah Metro Jaya yang memilikinya.

Ilustrasi

Sub unit PPA Polsek Pesanggrahan memiliki ruang pemeriksaan khusus, seluas 4 x 3 meter persegi, dan ada sebuah meja dan tiga kursi. Satu kursi untuk penyidik dan dua kursi untuk terperiksa.

Dalam penanganan kasus korban perkosaan, baik anak maupun dewasa, unit PPA memiliki dua polisi wanita sebagai penyidik pembantu. Biasanya, polisi memeriksa pelapor lebih dulu lewat metode wawancara. Tujuannya, mengetahui kondisi psikologis korban apakah sudah siap menjalani proses pemeriksaan secara menyeluruh. Setelahnya, korban diberi surat pengantar untuk melakukan visum.

Menurut Bripka Imam, ada perbedaan signifikan untuk mengetahui seseorang telah mengalami perkosaan atau tidak berdasarkan hasil visum.

Baca Juga :   Jumlah Korban Jiwa Banjir Luwu Utara Jadi 32 Jiwa

“Untuk hubungan seks yang dilakukan ‘suka sama suka’, bukaan liang sanggama tampak lebih teratur. Sementara hasil tindak perkosaan akan terlihat tidak beraturan karena ada perlawanan,” katanya. Hasil visum itu dipakai sebagai salah satu bukti untuk menganalisis kasus.

Namun, hasil visum berdasarkan penilaian macam itu bisa gugur seketika bila korban tak sadarkan diri. “Itu artinya ada fakta lain. Misal, korban dibuat tak sadarkan diri. Berarti kejadian hubungan seks itu, kan, bukan atas kemauan korban. Itu bisa jadi bahan analisis kami,” kata Imam.

Ilustrasi korban perkosaan

Soal pertanyaan-pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaa alias BAP, terutama untuk poin yang dinilai kalangan aktivis perempuan “tidak sensitif” terhadap korban, Imam tak mengamini tapi juga tak menampik. Ia menunjukkan salah satu BAP korban perkosaan anak. Pada poin ketujuh dari BAP lima halaman itu, tertulis:

Apa yang saudari rasakan saat saudari disetubuhi oleh terlapor? Jelaskan!

Di bawahnya, tersedia kolom untuk diisi jawaban korban. Pertanyaan itu harus diajukan, kata Imam, “untuk keperluan analisis polisi apakah kasus tersebut termasuk ke dalam tindak pidana perkosaan atau [hubungan] ‘suka sama suka’.”

“Tentu hal itu dilakukan dengan teknik khusus. Pemeriksaan dilakukan di ruang tertutup dan biasanya yang menangani adalah polwan karena kebanyakan korban adalah perempuan. Dengan begitu, korban bisa lebih nyaman,” ujar Imam.

Tetapi kita menemukan kompleksitas lain: bagaimana jika aktivitas seksual itu terjadi karena hasil bujuk rayu pelaku?

Polisi tentu bakal kesulitan untuk menyimpulkan kasus itu sebagai perkosaan karena “kurang bukti” yang cukup.

Baca Juga :   Pemerintah Tambah Hari Libur dan Cuti Bersama di 2020

Alhasil, polisi biasanya hanya akan memakai pasal persetubuhan ketimbang perkosaan. Bila kasus ini terjadi pada orang dewasa, alias di atas 18 tahun, pelaku bisa bebas—kecuali salah satu atau kedua orang ini “terikat dalam perkawinan”, yang bisa diusut pasal zina sepanjang ada pengaduan dari pasangan resmi.

Di tingkat kotamadya, kami menyambangi kantor Polres Metro Jakarta Selatan pada 10 November lalu. Kami bertemu AKP Nunu Suparmi, Kanit V PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Kami mengonfirmasi pernyataan Kapolri. Nunu mengiyakan bahwa dalam prosedur penanganan korban perkosaan, polisi memang menanyakan apakah pelapor “menikmati berhubungan seks atau tidak.”

Ilustrasi

“Untuk kepentingan penyidikan. Untuk kasus dengan korban orang dewasa, unsur kekerasan, perlawanan, atau ancaman kekerasan harus terpenuhi,” kata Nunu.

Ia memperlihatkan salah satu contoh BAP. Dalam poin kesembilan, pertanyaannya: Apakah saudari menikmati berhubungan seks atau tidak?

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada unsur persetujuan (consent) atau tidak dalam kejadian tersebut.

Selain pertanyaan itu, petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak kerap menanyakan detail kronologis. Misalnya, jika peristiwa terjadi di hotel, akan ditanyakan: Siapa yang mengajak ke hotel? Siapa yang memesan hotel? Siapa yang masuk duluan?

“Masak kalau diperkosa dia mau masuk hotel? Terlebih kalau ternyata korban yang memesan dan mengajak ke hotel tersebut,” kata Nunu.

Pertanyaan polisi juga mendetil hingga posisi saat berhubungan seks.

“Kalau posisi korban di atas, bisa jadi itu bukan perkosaan,” tambah Nunu.

Baca Juga :   Raup 273 Elektoral Vote, Joe Biden Menangi Pemilu AS

Alasan Polisi: Untuk Menghindari Klaim Palsu

Tidak satu-dua kali Nunu menangani kasus laporan palsu perkosaan. Misalnya, ia pernah menangani sebuah perempuan yang melaporkan diperkosa hingga hamil oleh sang pacar, dan menuntut pertanggungjawaban. Namun, hasil visum menggambarkan bahwa korban baru berhubungan badan dengan pelaku selama 23 minggu. Sementara hasil USG menunjukkan usia kehamilan korban sudah memasuki minggu ke-34.

“Ternyata motifnya harta. Si terlapor ini orang kaya. Hal-hal seperti ini yang kami hindari. Kami lebih baik melepas 10 orang bersalah ketimbang menahan satu orang tidak bersalah,” kata Nunu.

Menanggapi hal itu, Jackie Viemilawati dari Yayasan Pulih menyebut kasus seperti itu, meski ada tetapi sedikit secara statistik.

“Berapa sih perempuan yang berani melakukan itu? Sementara di kami, ada jauh lebih banyak korban yang bahkan untuk melapor saja sudah sangat berat bagi mereka. Apalagi sampai buat laporan palsu,” ujar Jackie.

Ilustrasi

Azriana, Ketua Komnas Perempuan, menyatakan bahwa pengusutan polisi yang harus membuktikan ada “penetrasi dengan pemaksaan” justru “melukai korban”. Ia bilang hukum soal pemerkosaan harus direvisi, harus memasukkan unsur “relasi kuasa yang timpang” sehingga “korban dalam situasi tak berdaya.”

“Polisi tinggal mengacu unsur-unsur tidak berdaya terpenuhi tidak. Kita enggak bisa hanya bergantung pada penegak hukum, misalnya polisi agar tidak diskriminasi. Tetap saja, kalau yang dibuktikan harus kekerasan fisik, akan kembali lagi pemeriksaannya ke arah sana,” kata Azriana. (*)

 

Sumber: tirto.id

Editor: Ryan Syair