Pemerintah Pusat Bakal Kucurkan Dana Kelurahan di Tahun 2019

oleh -40 views
Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Kepri Isdianto pada Temu Karya Nasional TTG XX dan PINDesPil di Bali, (19/10). foto : Ist

BALI, (BM) — Pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyambut baik dan sangat mendukung kebijakan pemerintah yang akan mengeluarkan dana kelurahan pada tahun 2019.

“Kita sangat mendukung kebijakan tersebut agar dapat mendorong percepatan pembangunan kelurahan di Indonesia termasuk di Kepri,” kata Wakil Gubernur Kepri H.Isdianto di Bali menjawab Batam Media.com, Jumat (19/10) malam.

Orang nomor dua di Kepri yang saat menanggapi didampingi Kepala Dinas PMD-Dukcapil Kepri H. Sardison menambahkan, dalam pidatonya Presiden Joko Widodo di Bali tadi mengungkapkan pemerintah juga rencananya di tahun depan akan meningkatkan persentase operasional Kepala desa yg ada selama ini.

“Apalagi dengan adanya rencana menaikan persentase operasional kepala desa akan lebih mendorong Koordinasi Kepala Desa dengan pemerintah setempat,”ujarnya.

Sebagaimana dilansir Kabarraffesia, setelah dana desa , pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan yang rencananya dimulai pada awal tahun mendatang.

Kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

“Dan mulai tahun depan (2019), perlu saya sampaikan terutama untuk kota akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, ‘Pak ada dana desa kok tidak ada dana untuk kota’, ya sudah tahun depan dapat (dana),” ujar Presiden Jokowi saat menghadiri Temu karya Nasional TTG dan Pekan Inovasi perkembangan desa/kelurahan (PINDesKel) tahun 2018, di Bali, Jumat (19/10).

Baca Juga :   Gempa 5,8 SR Guncang Pulau Miangas

Selain itu, Kepa Negara juga akan mengeluarkan kebijakan terkait operasional dana desa sehingga tepat sasaran.

“Sebentar lagi akan kita Revisi PP-nya baru kita hitung-hitung Enggak tahu dapat 5 atau 4 persen,”ucap Presiden.

Dengan adanya kebijakan tersebut, presiden berharap agar aparatur pemerintah melakukan fungsi pengawasannya secara baik. Sehingga dana desa dan kelurahan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Wali kota agar semua melihat penggunaan dana desa ini agar tepat sasaran sehingga rakyat betul-betul mendapatkan mamfaatnya,”tegas Presiden.

Terkait dengan dana desa, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dana untuk kesejahteraan desa yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Pengalokasian dana desa dimulai dari Rp20 Triliun di tahun 2015, Rp. 47 Triliun ditahun 2016 dan Rp60 Triliun di tahun 2017 dan 2018.

“Tahun depan (dana desa) kurang lebih kurang lebih Rp70 triliun menunggu persetujuan dewan,”pungkasnya. (*).

Laporan : Indra helmi
Editor : Helmy Piliang