Megakorupsi KTP-El Sumber Masalah Utama Kekurangan Blangko

oleh -55 views

Kabarsiana.com, JAKARTA — Hingga saat ini, sejumlah masyarakat belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau KTP-el karena kekurangan blangko KTP-el. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) I Gede Suratha mengatakan, kurangnya penyediaan blangko KTP-el karena kasus mega korupsi beberapa tahun lalu.

“Selama kasus e-KTP tidak diputus di pengadilan, selama itu kita tidak bisa mengkontrakkan (pengadaan) blangko ” ujar Gede dalam diskusi di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Ia mengatakan, DPR RI dan Kementerian Keuangan sudah menyetujui anggaran penyediaan KTP-el pada 2015, 2016, dan 2017. Akan tetapi, anggaran itu tidak bisa dibelanjakan karena tidak ada kontrak pengadaan blangko.

Sebab, kata dia, setelah kasus mega korupsi KTP-el yang terungkap 2011 lalu, pada anggaran tahun berikutnya, tidak ada pihak yang berani menentukan harga blangko sebenarnya. Korupsi KTP-el memang terkait mark up harga pengadaan blanko KTP-el.

“Dulu mega kasus korupsi ini me-mark up. Sekarang siapa berani tentukan harga blangko sebenarnya, Bapak BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) menjawab kami tidak punya kompetensi menjawab itu. Selama tahun itu tidak ada pengadaan,” jelas dia.

Baca Juga :   Seorang Hafizah Asal Tanah Datar Meninggal karena Covid-19

Setelah melalui serangkaian proses, majelis hakim kemudian memberikan vonis kepada para tersangka atas keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP pada tahun 2017. Setiap tersangka mendapatkan vonis yang berbeda tergantung sejauh mana keterlibatan mereka.

“Baru diputus pertengahan 2017 baru kita bisa belanja. Belanja juga mencicil utang lama itu. Berkurang terus sekarang tinggal sedikit, terus berkurang,” ungkap Gede.

Selain soal mega korupsi KTP-el, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap identitas kependudukan setelah diluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA). Kesadaran itu mendorong peningkatan kebutuhan blangko.

Gede mencontohkan, sebagian besar warga mengajukan pembuatan KTP-el karena ada perubahan data. Misalnya, untuk mengganti pendidikan terakhir, pindah alamat, dan hal lainnya yang berpengaruh terhadap kebutuhan dokumen identitas yang sah.

Kemudian, perilaku masyarakat yang mengaku KTP-nya hilang padahal tidak hilang. Termasuk perubahan nama jalan pada tempat tinggal masyarakat yang membuat warga mengubah alamat tempat tinggal yang tercantum dalam KTP sebelumnya.

Menurut Gede, Kemendagri memperkirakan kebutuhan atas blanko KTP-el sebanyak delapan juta keping. Jumlah tersebut didapatkan dari kebutuhan blanko pada tahun sebelumnya secara realita dikalikan tiga dengan kejadian tak terduga seperti pemilihan umum (pemilu).

Baca Juga :   IRT Tewas Disergap Buaya di Konawe Utara

“Sekrang kami butuh delapan juta, satu tahun realita kalikan tiga dengan kelakuan unpredictable kalikan tiga, pemilu kurang, (blangko KTP-el) ada 16 juta habis,” (*/rol)