Ketika Media ber-Politik

oleh -69 views

Oleh: FAHREZA RAMA ADITYA

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unand

 

 

BERBICARA tentang politik selalu menarik, karena pada umumnya akan bermuara kepada kekuasaan. Sudah menjadi tabiat atau bahkan menjadi karakter dasar setiap individu memiliki kekuasaan. Dengan kekuasaan, seorang individu dapat mengimplementasi maupun mengembangkan potensi dirinya, apakah dalam aktivitas yang positif maupun sebaliknya.

Dalam upaya memperoleh kekuasaan tersebut, maka memasuki dunia politik merupakan sarana penting yang mesti dijalankan oleh para aktivis politik. Berkaitan dengan hal ini, maka ketika menjalankan kerja-kerja politik, mestilah memanfaatkan berbagai saluran politik yang efektif dan efisien. Saluran politik merupakan sarana yang digunakan untuk memudahkan penyampaian pesan-pesan politik kepada khalayak. Pesan-pesan politik dalam konteks ini adalah dalam bentuk lambang-lambang seperti kata atau pembicaraan, gambar, maupun tindakan.

Menurut Kartika (2011:349) Media adalah segala sesuatu yang dapat kita lihat, dengar, tertulis dan hingga dunia maya. Media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membangun masyarakat multietnik karena perannya yang sangat potensial untuk mengangkat opini publik sekaligus sebagai wadah berdialog antarlapisan masyarakat.

Terkait dengan isu keragaman budaya (multikulturalisme), peran media massa seperti pisau bermata dua, berperan positif sekaligus juga berperan negatif.  Terlepas dari dampak negatif eksploitasi media massa, ia juga mampu memberikan popularitas bagi individu ataupun kelompok.

Dan apa jadinya bila media massa masuk kedalam ranah politik? Bukan hanya masuk namun juga ikut berpartisipasi, berkontribusi dan berpihak kepada suatu pihak. Hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada beberapa aspek seperti pemerintahan, pengaruh kekuasaan hingga masyarakat sekalipun.

Media yang seharusnya tidak berpihak kemanapun dan melakukan cover all side kepada informasi yang mereka suguhkan kepada masyarakat menjadi timpang karena sudah berpihak kepada suatu kelompok ataupun individu. Keberpihakan ini tidak terlepas dari pengaruh petinggi media yang ikut terjun kedalam dunia politik, sehingga mau tidak mau media massa tidak lagi menjadi penyebaran informasi yang universal bagi masyarakat. 

Bill Kovach dalam bukunya menyatakan bahwa jurnalisme seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh suatu instansi, namun pernyataan tersebut malah bertolak belakang dengan realitas yang ada. Dalam fungsinya, jurnalisme juga berandil besar dalam pemantau kekuasaan. Pers digambarkan sebagai penyambung lidah rakyat dan sebagai pemantau kekuasaan disuatu wilayah.

Baca Juga :   Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19, 25 Orang Ditangkap

Pers juga sebagai pengkritik suatu kekuasaan dan penyambung aspirasi kaum yang tertindas. Jurnalisme seharusnya menjadi forum diskusi publik untuk kepentingan dan untuk menampung aspirasi masyarakat demi kepentingan bersama, namun kini forum publik telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Masyarakat yang seharusnya mendapatkan informasi yang berimbang dari media massa dan mendapatkan kebenaran dari suatu kejadian malah dibuat bingung karena adanya perbedaan informasi yang mereka dapatkan dari setiap media.

Tak sedikit pula masyarakat yang langsung percaya kepada informasi yang mereka baca ataupun tonton karena keterbatasan media yang dapat mereka jangkau. Hal ini memudahkan media massa untuk mengarahkan perspektif masyarakat terhadap suatu kejadian, yang sebenarnya hal tersebut bukanlah kebenaran yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Akan sangat berbahaya apabila hal ini sudah masuk kedalam ranah politik, media massa berlomba-lomba untuk mengangkat pamor dan popularitas pemimpin yang mereka dukung dan menjatuhkan pemimpin lain yang tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Sehingga masyarakat memiliki perpektif berdasarkan media massa yang mereka tonton dan mereka baca tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya terjadi.

Baca Juga :   Bareskrim Tangkap Mandor Kapal Ikan China Penganiaya ABK WNI hingga Tewas

Hal ini sebenarnya sudah dapat di lihat pada saat ini menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019, dapat di lihat bahwa perang media massa terjadi secara terang-terangan, setiap media memberikan perspektif mereka terhadap suatu informasi tergantung calon penguasa yang mereka dukung, bisa dikatakan bahwa media sudah melakukan kampanye secara terselubung kepada masyarakat menjelang pilpres 2019.

Hal yang membuat kejadian ini menjadi sangat miris adalah dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat nantinya, masyarakat yang seharusnya menjadi pihak yang paling diperhatikan malah hanya menjadi alat yang digunakan oleh penguasa dan media sebagai “tukang coblos” untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan pribadi.

Masyarakat seharusnya lebih peka terhadap hal seperti ini, masyarakat juga sebenarnya dituntut untuk memahami literasi media agar tidak mudah terpengaruh dan tergiring opini yang diberikan oleh media massa. Jangan mudah percaya terhadap berita yang diberikan media sebelum mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut, karena tidak dipungkiri bahwa banyak media terutama di Indonesia yang memberikan informasi berdasarkan apa dan siapa yang mereka dukung.

Baca Juga :   Penyiram Novel Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara

Disisi lain tanggung jawab menjadi hal yang sangat vital bagi seorang jurnalis, karena apa yang akan mereka sampaikan akan dipercaya oleh khalayak yang luas. Dan masyarakat sseharusnya tahu kapan suatu berita itu bisa dikatakan benar dan mana yang tidak. Dalam menuliskan suatu berita, seorang jurnalis tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Karena karakteristik jurnalis yaitu membudayakan kejujuran, keberagaman intelektual, independensi dan sebagainya. Dan masyarakat berhak mendapatkan berita yang valid karena masyarakat merupakan prioritas utama dalam dunia jurnalisme.

Lalu apabila budaya-budaya jurnalis dalam media massa ini sudah mulai pudar, kemana masyarakat harus berpegang teguh terhadap informasi? Belum lagi kaum intelek yang sudah ikut-ikutan terjun kedalam keberpihakan, apakah kepentingan penguasa lebih penting dari pada kepentingan masyarakat? Atau masyarakat hanya menjadi suporter penguasa? (*)