KDRT Masih Marak di Karimun, 21 Perempuan Jadi Korban

oleh -73 views
Ilustrasi KDRT

KARIMUN (BM)–Sepanjang 2018, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk KB PPPA) Kabupaten Karimun mencatat sebanyak 21 kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

“Sepanjang tahun ini, dari catatan kami terdapat 21 kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Karimun. Sekarang tri wulan keempat. Angka tersebut bisa saja bertambah kalau kita tidak segera mengantisipasinya,” ungkap Kepala Dinas Dalduk KB PPPA Karimun, Chaironi.

Bagi perempuan yang terlanjur menjadi korban tindak kekerasan, kata Chaironi, maka korban harus mendapatkan edukasi pendampingan perempuan terhadap hukum. Begitu juga untuk menekan angka kekerasan tersebut, diperlukan pengetahuan dan wawasan bagi perempuan khususnya ibu rumah tangga dalam menjaga martabatnya sebagai wanita.

“Kami telah mengambil berbagai langkah untuk menekan terjadinya tindak kekerasan yang dialami perempuan, khususnya di lingkungan Pemkab Karimun dengan dilakukannya kegiatan yang bersifat edukasi. Mengingat, perempuan memiliki hambatan secara fisik maupun psikis saat berhadapan dengan hukum,” ujarnya.

Sementara, secara global kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan yang dialami anak di Karimun cukup tinggi dengan jumlahnya sekitar 70 kasus. Sebagian dari kasus tersebut ada yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, berlanjut ke proses hukum dan perceraian.

Baca Juga :   Enam Kecamatan di Pekanbaru Rawan Kebakaran Lahan

Untuk mencegah tingginya kasus KDRT itu, maka Bupati Karimun bersama Disdalduk KB PPPA Karimun menggelar kampanye pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Sei Lakam Barat, belum lama ini. Kegiatan itu juga dihadiri Ketua Umum Penggerak PKK Kabupaten Karimun Raja Azmah Aunur Rafiq.

“Informasi yang kami terima dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah kasus KDRT dan kekerasan anak sebanyak 70 kasus, 30 kasus merupakan KDRT. Kasus ini ada yang sudah diselesaikan, diproses hukum dan berujung perceraian,” ungkap Aunur Rafiq.

Kata Rafiq, ketika muncul kasus KDRT atau kekerasan yang dialami anak, maka pihak yang paling pertama mengetahui adalah keluarga, RT dan RW setempat, baru kemudian berlanjut ke tingkat lurah atau kepala desa hingga ke camat. Maka dari itu, Ketua RT dan RW harus lebih berperan aktif dalam mengawasi kasus tersebut.

“Ketua RT dan RW merupakan ujung tombak dari pemerintahan di tingkat bawah. Ketika ada kasus KDRT dan kekerasan anak, maka yang pertama kali mengetahui adalah RT dan RW. Mereka harus lebih berperan aktif dalam mengawasi. Bahkan, sudah dapat menyelesaikan sebelum kasus itu berlanjut ke proses hukum,” terang Rafiq. (*)

Baca Juga :   Setelah Ditahan 45 Hari, Jurnalis Amerika Serikat Dibebaskan

 

Sumber: haluankepri

Editor: Ryan Syair