Jadi Biang Kerok Perusak Jalan, Ariyandi: Truk ODOL Akan Kami Kandangkan

oleh -40 views
Kepala BPTDW III Sumbar, Ariyandi Ariyus.
PADANG (BM)– Terindikasi sebagai salah satu biang perusak jalan, Kementerian Perhubungan RI melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Sumbar, mulai menerapkan pemberlakuan sanksi tegas dan penindakan hukum bagi para pelanggar over dimensi dan over loading (ODOL) pada kendaraan angkutan barang.
 
“Ini adalah amanat Undang-undang, aturannya jelas, jadi tidak bisa main-main. Selain sanksi tilang, truk ODOL akan kami kandangkan. Petugas UPPKB (jembatan timbang) juga telah dibekali dan siap untuk itu,” tegas Kepala BPTDW III Sumbar, Ariyandi Ariyus, S.SiT, MM di Padang, Selasa (16/10).
 
Melihat dampak yang ditimbulkan ujar Ariyandi, pemberlakuan sanksi tegas terhadap truk dan pengemudi yang membawa muatan lebih (over loading) melebihi 100% dari ketentuan, wajib untuk dilakukan. Karena dari data Kementerian PUPR imbuhnya, anggaran yang dihabiskan untuk memperbaiki jalan mencapai Rp 43 triliun pertahun, padahal anggaran untuk membangun jalan itu hanya Rp 26 triliun.
 
“Belum lagi risiko dan ancaman keselamatan di jalan raya. Tidak hanya bagi pengemudi truk ODOL itu sendiri, tapi juga bagi masyarakat umum dan pengguna jalan lainnya. Jadi ya itu, penegasannya begitu. Truk ODOL akan kita kandangkan, bahkan ancaman pidana kurungan juga bakal menjerat pelanggarnya,” papar Ariyandi.
 
Putra Paninjawan Solok itu menyebutkan, jenis pelanggaran over loading pada kendaraan angkutan barang, yakni dengan melipatgandakan muatan yang jauh melebihi daya dan kapasitas angkut. Sanksi tilang dan denda, berlaku untuk pelanggaran ini. Sementara untuk pelanggaran over dimensi (modifikasi karoseri/ bak), akan dilakukan legal action yang melibatkan pihak kejaksaan.
 
“Kalau bentuk pelanggarannya over dimensi, pelakunya adalah orang yang menyuruh, bisa saja pemilik truk atau pihak karoseri. Sedangkan over loading, penanggungjawabnya adalah pengusahanya. Untuk itu, kita mengingatkan siapa saja pihak-pihak terkait angkutan barang ini, untuk kembali pada ketentuan yang ada,” tandas Ariyandi.
 
Dikatakan, memaksimalkan kembali fungsi dan operasional UPPKB (jembatan timbang), merupakan salah upaya Kemenhub untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat. Dari hal tersebut, juga diharapkan terjadinya perubahan fundamental dalam operasional, penindakan dan aspek penegakan hukumnya.
 
“Kami juga terus berupaya untuk mengimplementasikan tata kelola operasional jembatan timbang yang baik dan bersih. Hal ini juga selalu saya tekankan kepada anggota, tidak ada istilah pungli di jembatan timbang. Saya juga tidak sungkan-sungkan mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang kedapatan pungli,” ujar Ariyandi.
 
BPTD sendiri terang Ariyandi, merupakan UPT dibawah naungan Kemenhub yang bertugas mengelola terminal type A, jembatan timbang, pelabuhan penyeberangan, hingga pengawasan bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan sewa di seluruh kawasan yang meliputi wilayah kerjanya.
 
“Kita fokus pada pengelolaan dan pengembangan prasarana perhubungan darat di masing-masing wilayah kerja. Baik dari sisi peralatan, maupun personilnya. Diharapkan pelayanan bisa lebih meningkat, efektif dan efisien,” terang mantan Kepala Subdirektorat Angkutan BPT Jabodetabek itu. (*)
 
 
Editor: Ryan Syair

Baca Juga :   Hasil Lengkap UEFA Nations League