Ingat! Mulai 2019, Pelanggar ODOL Bakal Dipidana

oleh -39 views
Petugas BPTD Wilayah III Sumbar, saat melakukan uji ukur dimensi angkutan barang pada rangkaian operasi Gabpolsipat di Solok beberapa waktu lalu.

PADANG (BM)– Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Sumbar, mulai mencanangkan zero over dimensi dan over loading (ODOL) bagi kendaraan angkutan barang. Tak tanggung-tanggung, terhitung mulai 2019 mendatang, pelanggaran terhadap perbuatan itu masuk ranah pidana.

“Ya, mulai tahun 2019, pelanggar ODOL akan kita proses secara pidana. Kita akan lakukan pemberkasan sesuai amanat Undang-undang. Kini, kita masih intensifkan sosialisasi,” kata Kasi Lalulintas Angkutan Jalan BPTDW III Sumbar, Efrimon, S. SIT, MM menjawab batammedia, Rabu (24/10).

Efrimon menyebutkan, kelebihan muatan dan dimensi padang truk angkutan barang masih sering terjadi, bahkan sangat terstruktur dan masif. Kondisi ini katanya, merupakan salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan di jalan-jalan utama provinsi, maupun arteri.

“Dalam UU Lalulintas No. 22, truk ODOL masuk dalam kategori perbuatan pidana, bukan pelanggaran. Dengan demikian, pihak kepolisian bisa melakukan penyidikan terhadapnya,” kata Efrimon.

Kasi Lalulintas Angkutan Jalan BPTDW III Sumbar, Efrimon

Jika sebuah kendaraan terbukti ODOL terang Efrimon, sesuai pasal 277 jo pasal 316 ayat 2 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, maka akan masuk ranah penyidikan oleh kepolisian. Ancaman pidana untuk perbuatan ini ulas Efrimon, yakni pidana kurungan satu tahun atau denda paling tinggi Rp24 juta.

Baca Juga :   Kuasa Hukum KPK: UU KPK Cacat Prosedur

Sesuai surat edaran Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan jelasnya, penertiban kendaraan ODOL sudah mulai dilakukan sejak awal Agustus 2018 lalu. Selain melalui gelaran operasi di jalan raya, penertiban juga dilakukan di jembatan timbang, yang kewenangannya juga sudah berada di tangan BPTD.

“Hulu dari truk over loading itu adalah over dimensi. Para pengusaha angkutan sengaja mengubah bak muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga perlu dilakukan penertiban dengan penindakan. Apalagi kita di wilayah Sumbar, termasuk simpul lintas padat untuk berbagai jenis angkutan barang,” papar Efrimon.

Sementara Kepala BPTDW III Sumbar, Ariyandi Ariyus, S.SIT, MM mengatakan, pihaknya mengimbau seluruh stakeholders terkait untuk saling bersinergi dalam mewujudkan Zero ODOL. Hal ini ujar Ariyandi, tak lain dalam upaya meminimalisir kerugian negara akibat rekonstruksi jalan, yakni sebagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas truk-truk kelebihan muatan dan dimensi itu.

Kepala BPTDW III Sumbar, Ariyandi Ariyus.

“Ini juga akan sangat membantu dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya,” lanjutnya.

Baca Juga :   Kasus Hibah Bansos, Mantan Kadis PPKA Kabupaten Solok Ditahan Jaksa

Terkait ancaman pidana bagi pelanggar ODOL, Ariyandi menyebutkan, jika dimensi kendaraan lebih dari ketentuan dan tidak memiliki surat keputusan rancang bangunan (SKRB), artinya melanggar Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

“Jika kendaraan tidak sesuai ketentuan uji tipe dari rancang bangun, dan ada rekayasa karoseri kendaraan bermotor dari landasan menjadi keadaan lengkap atau modifikasi, maka bisa dilakukan penindakan. Ini berlaku juga bagi bengkel karesori. Ke depan, tidak ada lagi teguran, tetapi langsung penindakan,” tegas Ariyandi. (*)

 

Editor: Ryan Syair