Dongrak PAD, Kajari Kuansing Ingatkan Pengusaha Wajib Pajak

oleh -59 views
Bapenda Kuansing bekerjasama dengan Kejari saat membahas PAD di Aula Kejari Kuansing, Senin (12/11/2018). foro ardya.

TELUK KUANTAN (BP)- Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing, Hari Wibowo SH MH mengingatkan kepada pengusaha baik restoran, rumah makan dan pengusaha lainnya yang masuk dalam kategori wajib pajak untuk jangan mencoba membadel.

Hal itu disampaikannya Kajari Kuantan Singingi kepada wartawan, di ruang kerjanya, Kejari Teluk Kuantan, Selasa, (13/11).

“Kemarin kita sudah bekerjasama dengan Bapenda untuk penagihan pajak di Kuansing. Jadi, jangan main-main. Inikan untuk kebaikan kita bersama supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita meningkat,” tegas Hari Wibowo didampingi didampingi Kasi Datum Carlo Lumban Batu dan Kasi Intel Kicki Arityanto.

Kajari menambahkan, pihaknya siap menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan instasi terkait dalam upaya penegakan hukum dalam rangka peningkatan PAD Kuansing. “Jika tetap membandel, tentu ada upaya lain yang akan kita lakukan bersama pemerintah daerah,” ujar Hari Wibowo.

Kepala Bapenda Kuansing, Japrinaldi AP mengatakan, disaat penerimaan daerah terus menyusut dari pusat, saatnya Kuansing mengandalkan penerimaan dari PAD, khususnya pajak dan restribusi daerah yang masih memiliki peluang besar.

Baca Juga :   Tips Cegah Resiko Bahaya Ular

“Untuk pajak daerah, ada lima yang memiliki peluang besar meningktkan PAD, seperti pajak reklame, restoran, air tanah, PBB, BPHTB dan pajak hiburan. Sedangkan restirbusi daerah ada 39 buah,” ujarnya Japrinaldi.

Namun lanjutnya, persoalan itu terkendala dalam upaya memaksimalkan PAD terkait regulasi. Seperti pajak restoran. Bapenda akan menerapkan kebijakan adanya mesin billing disetiap retoran dan rumah makan serta kedai kopi dan warung makanan dan minum.

Namun hal tersebut tentu tidak bisa sepenuhnya dilakukan seluruhnya. “Misalnya untuk penjual sarapan dipagi hari atau waktu tertentu. Hal seperti ini yang perlu adanya regulasi. Begitu juga dengan PBB. Adanya tumpang tindih pembayaran jika tanah tersebut sudah dijual. Ini yang kita becarakan dengan Kejari,”jelasnya.

Dari pemaparan Bapenda dihadapan jajaran Kejari Kuansing tersebut, diharapkan lahir forum intensikasi dan ekstenfikasi pajak dan restibrusi daerah yang didalamnya terlibat berbagai instansi sebagai wadah mengevaluasi dan merancang kebijakan percepatan untuk meningkatkan potensi PAD. (*).

laporan : ardya chaniago
editor : helmy piliang