Djohermansyah Djohan: Politik Dinasti  Tidak Haram, Tapi Kurang Patut

oleh -53 views

Kabarsiana.com, JAKARTA – Tak lama lagi, sebanyak 270 daerah di penjuru Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak yang pelaksanaannya diagendakan pada 23 September 2020.

Menyiakpi pesta demokrasi local itu, saat ini sejumlah partai politik telah mulai membuka pendaftaran kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah yang akan mereka apungkan ke permukaan.

Meski perhatian mulai mengarah pada konstelasi politik yang mulai bergerak cepat, namun sesungguhnya ada satu hal yang menjadi sorotan public, yaitu maraknya politik dinasti.  Di mana, ada pertalian kekerabatan antara pejabat publik di daerah dan bahkan di tingkat nasional dengan calon kandidat tertentu.

Hubungan ini, membuat kandidat kepala daerah bersangkutan, dipastikan berpeluang besar mendapatkan dukungan baik moril dan materil sehubungan di belakang mereka ada tokoh besar yang memiliki citra dan pengaruh besar di masyarakat dalam pemenangan calon kandidat tersebut.

Sebut saja saat ini yang sedang berancang-ancang maju adalah Gibran Rakabuming, anak dari Presiden Joko Widodo yang berhasrat maju menjadi Calon Wali Kota Solo. Selain anak, menantu Presiden, Bobby Nasution juga telah resmi mendaftar sebagai calon Wali Kota Medan.

Tak hanya kerabat Presiden, Siti Nur Azizah yang merupakan anak  dari wakil Presiden Ma’ruf Amin, pun hendak mencalonkan diri padal Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020.

Baca Juga :   Dua Direksi Asabri Dicopot

Bupati Bandung Dadang M Naser saat ini juga sedang mendorong istrinya Kania Agustina untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2020 sebagai calon Bupati Bandung. Dan masih banyak kandidat lainnya yang muncul padahal masih bertalian darah dan kerabat dengan petinggi negara ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, di atas, Kabarsiana.com, menghubungi pakar otonomi daerah dan politik lokal Pror. Dr. H. Djohermansyah Djohan, M.A untuk mendapatkan penjelasan sacara terperinci terkait fenomena itu. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana menurut Prof dengan politik dinasti yang mulai mendapat sorotan akhir-akhir ini ?

Politik dinasti itu, adalah politik yang muncul karena hubungan kekerabatan. Basisnya adalah keturunan dan perkawinan. Anak, mantu, ipar, ponakan, kakak, adik, paman, bibi, dan isteri. Mereka ini diperjuangkan dan didukung untuk masuk dalam pemerintahan.

Apakah ada yang salah dari politik dinasti tersebut?

Politik dinasti itu bukan barang haram, juga tidak dilarang dalam konstitusi kita. Dinilai etis atau tidak, ya mungkin sedikit tak patutlah. Semua itu sebenarnya sah-sah saja ia dimainkan, dijalankan. Tak masalah, namun yang perlu menjadi penekanan adalah politik dinasti itu tidak boleh asal-asalan atau karena faktor aji mumpung.

Bisa diperjelas Prof?

Begini, ada prasyarat di negara demokrasi. Pendidikan dan pengalaman, Rekam jejak dan jam terbang si kandidat. Tak bisa ujug-ujug diapungkan. Saya kasih contoh. Dinasti Kennedy di Amerika. Anak cucunya Joe Kennedy itu terjun dan menyelam dalam dunia politik. Tak ada yang salah, karena mereka mendapatkan tempaan atau pendidikan dulu lewat sekolah dan kiprah berkarier di dunia politik dan pemerintahan. Yang model seperti inilah politik dinasti yang sehat.

Baca Juga :   Inilah Peserta 32 Besar Liga Eropa 2019

Lantas, bagaimana dengan yang di Indonesia?

Sayangnya, politik dinasti di negeri kita banyak yang mengabaikan hal itu. Yang penting aji mumpung. Mumpung ada yang jadi pejabat, mumpung ada keluarga yang pegang kuasa. Tanpa melihat dan mengukur diri. Di ambah lagi budaya feodal birokrat dan masyarakat kita masih tebal. Jadi, Politik dinasti kita jauh dari sehat.

Apa dampaknya Prof?

Ya, akibatnya, politik dinasti kita berbuah 1001 masalah. Kita sudah punya rekam jejak yang buruk dalam persoalan produk politik dinasti ini. Mereka ditangkap KPK dan lantas mendekam dalam penjara. Mulai dari penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan kerabat, ketidakmampuan sang kerabat memimpin, dan yang paling parah kerap berujung pada perilaku koruptif. Yang dirugikan adalah masyarakat sendiri dan regenerasi kepemimpinan yang sehat, kerena dapat menghimpit peluang kandidat yang sebenarnya lebih berkualitas. Kaderisasi di parpol pun jadi berantakan.

Bagaimana solusi ke depannya menurut Prof?

Baiknya ke depan, ada pengaturan terhadap politik dinasti baik di dalam Undang-undang pemerintahan daerah, Pemilu, Pilkada, dan Parpol yang isinya bukan melarang, namun mengendalikan dan mengontrol untuk menyehatkannya demokrasi Indonesia.

Baca Juga :   Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Sukoharjo

Oke, Prof Terima Kasih Atas Penjelasannya.

Sama-sama, semoga penjelasan saya ada manfaatnya buat masyarakat jelang pelaksanaan Pilkada mendatang.

 

Biodata Singkat :

Nama : Djohermansyah Djohan

Tempat/ Tanggal Lahir :  Padang, 21 Desember 1954.

Pendidikan : APDN Bukittinggi 1977, IIP Jurusan Politik, Jakarta 1984, University of Hawaii di Honolulu, Amerika Serikat 1991, Universitas Padjajaran 2004.

 

Karier : Deputi Setwapres RI Bidang Politik, 2005-2010, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014, Pj Gubernur Riau 2013-2014, Guru Besar IPDN sejak 2005-sekarang.

 

Tanda Jasa: Sarjana Adhi Praja Nugraha dari Mendagri RI (lulusan terbaik IIP angkatan XII) 1984, Bintang Jasa Utama dari Presiden RI 1999, Satya Lencana Karya 20 tahun dari Presiden RI 1999, Satya Lencana Karya 30 tahun dari Presiden RI 2009.

 

Buku: Etika Pemerintahan 2007, Menata Otonomi Daerah 2014, Merajut Otonomi Daerah pada Era Reformasi 2014, Menata Pilkada 2015, Menelisik Sisi Pelik Desentralisasi dan Praktik Pilkada 2016. (***)