4 Calon Kepala Daerah di Sumbar Memiliki LHKPN Minus

oleh -92 views

Kabarsiana.com, JAKARTA – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan oleh dua calon bupati dan dua cal;on bupati di Provinsi Sumatera Barat ke KPK beberapa waktu lalu, mencengangkan banyak pihak. Jika para calon kepala daerah memiliki harta yang bisa dibanggakan untuk bisa bersaing di pesta pemilihan kepala daerah, keempatnya justru memiliki laporan harta yang minus.

Keempat calon kepala daerah tersebut adalah calon wakil bupati Sinjunjung, Indra Gunalan. Tokoh ini memiliki catatan LHKPN  minus Rp3.550.090.050. Selanjutnya, calon bupati Padang Pariaman, Tri Suryadi dengan catatan LHKPN minus Rp 998 juta. Di urutan ketiga adalah calon wakil bupati Pesisir Selatan, Hamdanus dengan nilai harta minus Rp295.890.837 dan terakhir calon bupati Lima Puluh Kota, Ferizal Ridwan dengan nilai harta minus Rp121.719.928.

Keempat nama di atas, melengkapi 10 nama calon kepala daerah pada pemilu serentak 2020 yang memiliki laporan LHKPN di bawah nol rupiah. Ini tentunya perlu mendapat perhatian serius, dengan cara apa mereka mereka berkampanye dan bersosialisasi dengan konstituennya di lapangan.

Baca Juga :   Corona Sengat Seluruh Provinsi di Indonesia

“Kita kumpulkan 10 terkaya, tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin menunjukkan dia lapor yaitu dengan kekayaan Rp674 miliar, tapi yang agak heran adalah yang termiskin dengan harta minus Rp3,5 miliar,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta. Jumat (4/12).

Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Muhidin mencatatkan nilai harta tertinggi yaitu sebesar Rp674.227.888.866. Dengan nilai aset terbesar berupa 19 harta tidak bergerak dengan total nilai sebesar Rp293.600.695.000.

Sedangkan calon kepala daerah dengan nilai pelaporan harta terkecil calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung, Indra Gunalan, yang melaporkan total nilai harta defisit sebesar Rp3.550.090.050. Defisit tersebut disebabkan adanya kepemilikan utang sebesar Rp7,9 miliar.

“Kalau dia ke pilih kita klarifikasi kok bisa harta defisit maju (pilkada), ada juga calon bupati Nabire hartanya Rp15 juta, kampanye-nya bagaimana ya? Entah dia melaporkan benar atau tidak benar,” ungkap Pahala.

Pahala berharap masyarakat yang akan mengikuti pilkada di daerah tersebut juga mencermati jumlah harta kekayaan calon kepala daerah tersebut.

Baca Juga :   31 Nama Calon Dubes Diajukan Jokowi ke DPR

“Kok boleh ya minus?” tambah Pahala.

Disebutkan, pada Pilkada serentak tahun ini, diikuti oleh 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 612 calon bupati dan wakil bupati, serta 101 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Dari 1.476 cakada tersebut, 332 orang di antaranya adalah petahana.

Syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa ‘Tanda Terima LHKPN merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota’.

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 71 Tahun 2020 menyatakan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota wajib menyampaikan LHKPN ke KPK. (ted/lia)