Lagi-Lagi Zulkifli Hasan Mangkir Dipanggil KPK

oleh -18 views

Kabarsiana.com, JAKARTA – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kembali tak memenuhi panggilan KPK. Dalam panggilan kedua hari ini, ia dipanggil sebagai saksi perkara suap alih fungsi hutan di Riau 2014, untuk tersangka korporasi PT Palma.
Sebelumnya ia pernah dipanggil pada 16 Januari. Namun ia mangkir dalam panggilan tersebut.
“Alasannya tidak hadir karena beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Kamis (6/2).
Ali menyebut Zulhas –sapaan Zulkifli Hasan–meminta penjadwalan ulang. Zulhas, kata Ali, berjanji akan datang pada pemanggilan ulang tersebut.
“Pemeriksaan dijadwalkan ulang 14 Februari 2020,” kata Ali.
Kasus ini bergulir saat Zulhas menjadi menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia periode 2009-2014.
Perkara ini berawal dari penyerahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan dari Zulhas kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau.
alam surat itu, Zulhas membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodir, melalui Pemerintah daerah.
Atas dasar itulah, kongkalikong terjadi antara Annas Maamun dengan korporasi. Ia memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti surat dari Zulhas.
Atas adanya surat itu, Duta Palma Group mengirimkan surat pada Annas meminta mengakomodir lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Argo Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
Terjadilah pertemuan antara SKPD terkait dengan Gulat Medali Emas Manurung, Suheri Terta, Surya Darmadi untuk membahas permohonan tersebut yang intinya membuka kawasan hutan atas perkebunan milik Dura Palma Group. Pertemuan itu bermaksud agar wilayah perkebunan dikeluarkan dari peta kawasan hutan Riau.
Surya diduga menawarkan yang Rp 8 M kepada Annas bila perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan yang dikeluarkan Zulkifli Hasan. Hal itu disanggupi Annas. Lantas Suheri menyerahkan uang senilai Rp 3 miliar kepada Gulat Manurung untuk diberikan ke Annas.
Dengan adanya pengubahan tersebut, perusahaan-perusahaan itu dapat mengajukan Hak Guna Usaha dan dapatkan ISPO sebagai syarat untuk sebuah perusahaan mengekspor sawit. KPK menduga korporasi dapat keuntungan dalam perkara ini sehingga ikut dijerat sebagai tersangka. (*/kmp)

Baca Juga :   Kasus Virus Corona di Dunia Tembus 5 Juta