1.200 Pasal Omnibus Law Selesai Hanya dalam 64 Kali Rapat

oleh -8 views

Kabarsiana.com, JAKARTA  РPemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU Senin (5/10). Sebanyak 1.203 pasal dari 79 UU yang kini masuk di dalam UU Cipta Kerja hanya diselesaikan dalam waktu 167 hari saja.

Kepala Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, meski di tengah pandemi covid-19, dengan berbagai hambatan dan kendala, namun pembahasan RUU Cipta Kerja diklaim bisa dilalui dengan baik.

“Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, yang dimulai hari Senin hingga Minggu, dari pagi hingga malam,” kata Supratman saat melakukan pengesahan RUU Cipta Kerja, Senin (6/10).

Dari pernyataan Supratman tersebut, artinya pemerintah dan DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja selama 167 hari. Ada 1.203 pasal dari 79 UU terkait yang kemudian disusun ke dalam 15 Bab, 185 pasal, dan terbagi ke dalam 7.197 DIM.

Kemudian, diputuskan dalam sidang paripurna untuk menjadi UU, Senin (5/10/2020). Maka, bisa dibilang bukan waktu yang lama bagi pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Baca Juga :   Pasca Ledakan di Lebanon Lebih dari 60 Orang Masih Hilang

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSP) melalui pimpinannya Said Iqbal juga meyakini pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi undang-undang tersebut merupakan sistem kejar tayang.

Belakangan, DPR sepakat kalau terjadi percepatan agar RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, salah satunya adalah karena DPR akan menerapkan karantina wilayah atau lockdown.

“Ya memang sudah selesai dan segera untuk disahkan. [Penularan] Covid-19 di DPR terus bertambah, sehingga ada keinginan untuk segera me-lockdown DPR lebih cepat untuk memutus mata rantai penyebaran covid,” jelas Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidhowi.

“Pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dilakukan oleh panitia kerja (panja) secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat yang dimulai dari tanggal 20 April sampai 3 Oktober,” kata Supratman melanjutkan. (*/dru)